Seputar Penanggulangan Banjir DKI: Normalisasi atau Naturalisasi?


Seputar Penanggulangan Banjir DKI: Normalisasi atau Naturalisasi*

Pendahuluan
Saat ini sebagian penduduk Ibukota DKI Jakarta dibuat kerepotan dengan banjir yang boleh disebut bencana musiman.
Saat banjir kini mulai surut, saya kira ini saat yang tepat untuk memikirkan ulang hal-hal yang dapat dilakukan agar bencana tersebut tidak terulang, atau setidaknya tidak dalam intensitas dan skala yang masif.
Memang sudah ada beberapa pihak yang urun pendapat, di antaranya pakar hidrodinamika (3) dan juga dari Bappenas. Namun mengingat problem banjir di kawasan Jabotabek merupakan persoalan yang kompleks dan saling mengait antara satu subsistem dengan subsistem lainnya, maka pada hemat penulis akan lebih bijak apabila kita juga mendengar pendapat ahli tatakota (urban planner), ahli hidrologi, ahli manajemen sampah, ahli ekologi, ahli infrastruktur.
Tulisan berikut ditulis setelah berdiskusi dengan sahabat lama yang cukup memahami persoalan DAS kali Ciliwung. Sumber lain yang cukup berguna adalah National Geographic Indonesia edisi April 2019 (1), dan juga analisis Bintang R. Wananda (2) .
Tentunya harapan penulis adalah agar masalah ini dapat menjadi bahan pembelajaran (case study) untuk para perancang dan pemangku kepentingan di kota-kota besar lainnya di negeri ini.
Untuk ringkasnya, latar historis Batavia bisa ditemukan di tempat lain, jadi penulis akan fokus pada dikotomi antara naturalisasi dan normalisasi sungai di DKI Jakarta.
Harus dipahami dahulu definisi dan filosofi dari naturalisasi dan normalisasi.

Naturalisasi
‌Naturalisasi = penanganan sungai secara natural seperti difinisi ahli di atas.
Normalisasi = mengembalikan fungsi sungai seperti semula.
‌Pada bulan april 2019, Gubernur Anies menerbitkan pergub no. 31 th 2019, tentang naturalisasi sungai. Dalam pergub dijelaskan prasarana sumber daya air yang dimaksud adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung meliputi kali, saluran, sungai, waduk, situ dan, embung.(4)
Sementara itu, "naturalisasi" yang dimaksud pergub tersebut adalah cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, serta konservasi.(4)
Permasalahan: Permasalahan sungai secara natural seharusnya adalah daerah hulu sempit, aluran deras, slope curam, bagian hilir sungai semakin lebar, arus lebih tenang, slope rendah dan baguan tengah adalah transisi dari keduanya.
Pertanyaan: apakah sungai di Jakarta seperti itu?
Kenyataan sungai-sungai di wilayah Jakarta semakin sempit, padat penduduk kiri kanan sungai. Sampah menumpuk, sungai sebagai tempat sampah yang panjang sepanjang sungai. Lalu, dengan kondisi tsb, siapa yang akan mengembalikan lahan di kiri kanan sungai bagian hilir senaturalnya?
Pertanyaan kedua: akan dinaturalisasi kembali ke kondisi sungai tahun berapakah? Alam sudah berubah tata guna lahannya.
Untuk membebaskan lahan sesuai garis sempadan sungai dibutuhkan 1941 s/d 2019. Masih belum naturalisasi.... masih ada parapet, beton dll. Jadi mustahil kalau mau dikembalikan ke kondisi 1941.

Saran dari seorang teman: Seharusnya beliau (Gubernur DKI) baca  dan pahami dahulu subtansi permen 28 2015 dan peraturan lain tentang sungai. Pahami juga kondisi yang ada di daerah perkotaan seperti Jakarta.

Selain itu ada dua masalah tambahan:
(a) Apalagi Jakarta ada kondisi subsidence.. Jakarta tenggelam kalau tidak salah dengan laju bervariasi, berkisar 20cm/10 tahun di daerah utara terutama (batas tanah keras adalah sekitar daerah JL Thamrin).Termasuk juga kawasan PIK. Dan hal ini berimbas ke jln tol menuju Bandara.
(b) bahwa naturalisasi adalah solusi ideal, tentu kami setuju, namun proses air terserap oleh tanah memerlukan waktu agak lama, padahal hal ini tidak sesuai dengan persyaratan drainase jalan perkotaan. Lihat bagian berikut ini.

Normalisasi
Lalu kalau normalisasi, kan sebenarnya itu hanya mengacu ke peraturan kelayakan jalan kota. Kalau tidak salah, untuk banjir 5 tahunan hanya boleh 10 menit air mengambang di jalan. Untuk banjir 10/20 tahunan boleh 1 jam air mengambang setinggi 10cm. Nah kriteria kriteria itu menentukan ukuran lebar x kedalaman sistem drainase/sungai. Susahnya adalah kalau sungai terus menyempit dan mengalami pendangkalan akibat sedimentasi, atau tersumbat sampah dkk. Jadinya perlu berjam jam air baru surut terserap ke sistem drainase.

Komentar lain
Naturalisasi sebenarnya sangat bangus diterapkan untuk melindungi keberadaan dan fungsi sungai masa depan, untuk daerah yang belum padat penduduk.
Buat masterplan-nya, tetapkan sempadan sungainya untuk ruang terbuka hijaunya. Kalaupun ada pembebasan lahan masih murah.
Kalau yang sudah padat penduduk, akan sangat mahal dan susah di pembebasan lahannya. Apalagi kebijakan Gubernur dki untuk tidak ada penggusuran di sempadan sungai.

Dalam pola rencana pengelolaan wilayah sungai, konsep penanganan wilayah sungai dari hulu kehilir sudah ada siapa berbuat apa bagi kementerian dan pemda.
Sebagai catatan tambahan, kalau dibaca Pergub dki naturalisasi juga masih memungkinkan adanya pemasangan sheetpile, dinding penahan tanah dll. Jadi sebenarnya ya normalisasi juga. Hanya istilahnya saja yang berbeda.
Jadi, harus dipahami dulu definisi dan filosofi kedua istilah tadi sesuai pendapat siapa.

Perspektif Jalan Tengah
Polarisasi pendapat antara yang pro naturalisasi dan pro normalisasi, pada hemat penulis dapat dilihat sebagai suatu problem logika.
Dalam logika biner (Aristotelian), memang dua pandangan yang saling terpolar: A dan B, tidak akan pernah menjumpai titik temu. Hal ini dikenal sebagai prinsip tidak ada nilai tengah (the law of excluded middle.)
Namun tidak demikian halnya dengan teori logika nonbiner. Misalnya, selama lebih dari 14 tahun terakhir ini penulis membantu mengembangkan suatu teori logika nonbiner yang mengenal nilai tengah atau posisi netralitas (the law of included middle). Teori tersebut disebut Logika Neutrosofik, yang dipelopori oleh matematikawan Amerika kelahiran Rumania: Prof Florentin Smarandache.(5) Lihat bagian lampiran.

Dalam teori ini, selalu ada kemungkinan untuk menemukan nilai tengah, sebagaimana antara terang dan gelap ada mendung, dan antara siang dan malam ada senja dan fajar.
Demikian pula, antara normalisasi (A) dan naturalisasi (B), senantiasa ada kemungkinan untuk menemukan jalan ketiga yakni Union  antara A dan B.
Penulis mengusulkan terma baru untuk nilai tengah tersebut yakni melebur naturalisasi dan normalisasi menjadi satu kata baru: "norturalisasi."

Tentunya, ini hanyalah sebuah terma baru dari perspektif Logika Neutrosofik, yang lebih penting adalah kerja sinergis antara pemprov, pemerintah pusat (PUPR), Bappenas dan lembaga lembaga terkait lainnya.

Penutup
Dalam tulisan singkat ini, penulis mengajukan pendapat bahwa baik normalisasi maupun naturalisasi secara sendiri-sendiri pada dasarnya saling memiliki kelemahan.. Diperlukan solusi sinergi yang memadukan kedua pendekatan tersebut, yang diusulkan di sini dengan terma baru: norturalisasi.

Bagaimana pendapat Anda?

Versi 1.0: 5 Januari 2020, pk. 11:04
Victor Christianto

Note:
* banyak terimakasih atas saran dan komentar dari beberapa sahabat atas tema ini.

Bacaan lanjutan:
(1) National Geographic Indonesia, Rupa dekade pertama Batavia. Edisi april 2019.
(2) Bintang R. Wananda. Analisis lebih mendalam banjir Jakarta. URL: https://threadreaderapp.com/thread/1213026494072729600.html
(3) detik.com, 4/1/2020. URL: https://m.detik.com/news/berita/d-4846440/pakar-itb-nilai-naturalisasi-sungai-satu-satunya-jalan-jakarta-bebas-banjir?tag_from=wpm_nhl_5
(4) Nibras Nada Nailufar. rilis pergub DKI, 1 april 2019. URL: https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/08/13252451/anies-terbitkan-pergub-naturalisasi-sungai
(5) V. Christianto & F. Smarandache. Journal J, MDPI, april 2019. http://www.mdpi.com/j
-----

Lampiran: What is Neutrosophic Logic?

First, let us discuss a commonly asked question: what is Neutrosophic Logic? Here, we offer a short answer.
Vern Poythress argues that sometimes we need a modification of the basic philosophy of mathematics, in order to re-define and redeem mathematics. In this context, allow us to argue in favor of Neutrosophic logic as a starting point, in lieu of the Aristotelian logic that creates so many problems in real world.
In Neutrosophy, we can connect an idea with its opposite and with its neutral and get common parts, i.e. <A> ∧ <non-A> = nonempty set. This constitutes the common part of the uncommon things! It is true/real—paradox.
From neutrosophy, it all began: neutrosophic logic, neutrosophic set, neutrosophic probability, neutrosophic statistics, neutrosophic measures, neutrosophic physics, and neutrosophic algebraic structures.
It is true in a restricted case, i.e. Hegelian dialectics considers only the dynamics of
opposites (<A> and <anti-A>), but in our everyday life, not only the opposites interact, but the neutrals < neut-A > between them too. For example, if you fight with a man (so you both are the opposites to each other), but neutral people around both of you (especially the
police) interfere to reconcile both of you. Neutrosophy considers the dynamics of opposites and their neutrals.
So, neutrosophy means that: <A>, <anti-A> (the opposite of <A>), and < neut-A > (the neutrals between <A> and <anti-A>) interact among themselves. A neutrosophic set is characterized by a truth-membership function (T), an indeterminacy-membership function
(I), and a falsity-membership function (F), where T, I, F are subsets of the unit interval [0,
1].
As particular cases we have a single-valued neutrosophic set {when T, I, F are crisp
numbers in [0, 1]}, and an interval-valued neutrosophic set {when T, I, F are intervals
included in [0, 1]}.
From a different perspective, we can also say that neutrosophic logic is (or
"Smarandache logic") a generalization of fuzzy logic based on Neutrosophy
(http://fs.unm.edu/NeutLog.txt).
A proposition is t true, i indeterminate, and f false, where
t, i, and f are real values from the ranges T, I, F, with no restriction on T, I, F, or the sum n = t
+ i + f. Neutrosophic logic thus generalizes:
- Intuitionistic logic, which supports incomplete theories (for 0 < n < 100 and i = 0, 0 <
= t, i, f < = 100);
- Fuzzy logic (for n = 100 and i = 0, and 0 < = t, i, f < = 100);
- Boolean logic (for n = 100 and i = 0, with t, f either 0 or 100);
- Multi-valued logic (for 0 < = t, i, f < = 100);
- Paraconsistent logic (for n > 100 and i = 0, with both t, f < 100);
- Dialetheism, which says that some contradictions are true (for t = f = 100 and i = 0;
some paradoxes can be denoted this way).
Compared with all other logics, neutrosophic logic introduces a percentage of "indeterminacy"—due to unexpected parameters hidden in some propositions. It also allows each component t, i, f to "boil over" 100 or "freeze" under 0. For example, in some
tautologies t > 100, called "overtrue.” Neutrosophic Set is a powerful structure in expressing indeterminate, vague, incomplete and inconsistent information.
Source: ref (5)

Comments

Popular posts from this blog

Waste to energy: dari Pegadaian ke PLTSa

PostScript: tanggapan seorang Ibu

Berkah di balik masalah: kisah Post-It Notes